JAKARTA,iDoPress - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan,dirinya bakal segan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jika mereka sopan.

Cak Imin juga menilai,alangkah baiknya jika PKB dan PBNU duduk bareng dan ngopi bersama dengan niat yang baik.

"Loh lebik baik kalau ngajak ngopi baik. Tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan,saya segan. Anda kurang ajar,saya hajar," ujar Cak Imin di Ponpes Daarul Rahman,Jakarta Selatan,Kamis (15/8/2024).

Baca juga: Soal Jadi Ketum PKB Lagi,Cak Imin: Saya Belum Tentu Mau

Saat ditanya apakah PKB dan PBNU akan kembali islah,Cak Imin mengatakan,tidak ada urusannya.

Dia menyebut,PBNU dan PKB memiliki urusannya masing-masing.

Adapun PBNU berada di bawah ranah UU Ormas,sedangkan PKB melaksanakan UU Partai Politik.

"Enggak ada islah,wong enggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU? Urusan sendiri,kita sendiri. Apanya yang diislahkan?" kata dia.

Hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali panas akhir-akhir ini.

Baca juga: Jelang Muktamar PKB,Cak Imin Sowan ke Kediaman Kiai Sepuh NU Syukron Makmun

Hal tersebut terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji untuk mengusut penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai bermasalah.

Pansus Haji dinilai Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf merupakan bentuk "serangan" dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kepada dirinya.

Hubungan PBNU dan PKB sebenarnya sudah memanas sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pada saat itu,PBNU tidak ingin disangkutpautkan dengan PKB yang memutuskan mengusung Anies Baswedan-Cak Imin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Setelah itu,hubungan keduanya kembali memanas setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (9/7/2024) menyetujui pembentukan Pansus Haji.

Dilansir dari Antara,Selasa,sidang pengesahan Pansus Haji dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cak Imin.

Pada saat itu,ia berkelakar bahwa para anggota Komisi VIII DPR yang membidangi haji bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu.